JAKARTA - Pemerintah menetapkan tarif listrik PLN untuk periode 9–15 Maret 2026 tanpa perubahan dibandingkan periode sebelumnya.
Kebijakan ini berlaku bagi seluruh pelanggan, baik golongan subsidi maupun nonsubsidi. Penetapan ini memastikan konsistensi layanan dan perlindungan daya beli masyarakat selama kuartal pertama 2026.
Penyesuaian tarif dilakukan setiap tiga bulan sekali, menyesuaikan kondisi ekonomi makro. Untuk pelanggan nonsubsidi, tarif tetap mengikuti keputusan sebelumnya. Sementara pelanggan bersubsidi, termasuk rumah tangga miskin, UMKM, dan industri kecil, tetap menikmati tarif yang stabil.
Kebijakan ini sejalan dengan upaya menjaga inflasi dan stabilitas ekonomi. Pemerintah menekankan bahwa setiap penyesuaian memperhatikan kepentingan masyarakat luas. Hal ini sekaligus memberikan kepastian bagi konsumen dan sektor industri.
Tarif Listrik Subsidi dan Rumah Tangga
Untuk pelanggan rumah tangga bersubsidi, golongan R-1/TR daya 450 VA dikenakan Rp415 per kWh. Sedangkan golongan R-1/TR daya 900 VA sebesar Rp605 per kWh. Penetapan tarif ini memastikan keluarga kurang mampu tetap dapat mengakses listrik dengan biaya terjangkau.
Pelanggan rumah tangga nonsubsidi dengan daya 900 VA, 1.300 VA, dan 2.200 VA, masing-masing dikenakan tarif Rp1.352 per kWh dan Rp1.444,70 per kWh. Sementara untuk golongan R-2/TR daya 3.500–5.500 VA dan R-3/TR daya di atas 6.600 VA, tarif ditetapkan Rp1.699,53 per kWh. Kebijakan ini memberikan kepastian bagi rumah tangga menengah hingga besar.
Tarif listrik rumah tangga dirancang agar mencerminkan biaya produksi dan distribusi. Dengan struktur tarif yang jelas, konsumen dapat merencanakan penggunaan listrik lebih efektif. Hal ini juga mendorong efisiensi energi di setiap rumah tangga.
Tarif Listrik Bisnis dan Industri
Untuk kebutuhan bisnis, golongan B-2/TR daya 6.600 VA–200 kVA dikenakan Rp1.444,70 per kWh. Golongan B-3/TM, TT daya di atas 200 kVA, tarifnya Rp1.114,74 per kWh. Struktur ini menyesuaikan kapasitas daya dan kebutuhan operasional bisnis.
Sementara untuk sektor industri, golongan I-3/TM daya di atas 200 kVA dikenakan Rp1.114,74 per kWh. Golongan I-4/TT daya di atas 30.000 kVA ditetapkan Rp996,74 per kWh. Penyesuaian ini mempertimbangkan efisiensi penggunaan energi dan beban biaya produksi.
Penerapan tarif bagi bisnis dan industri membantu menjaga keberlanjutan ekonomi. Struktur tarif yang adil memberi kepastian bagi pengusaha dalam mengatur biaya operasional. Hal ini juga mendorong investasi dan pertumbuhan sektor industri nasional.
Tarif Listrik Pemerintah dan Fasilitas Publik
Pelanggan pemerintah dan fasilitas publik juga memiliki struktur tarif spesifik. Golongan P-1/TR daya 6.600 VA–200 kVA sebesar Rp1.699,53 per kWh. Golongan P-2/TM tegangan menengah daya di atas 200 kVA dikenakan Rp1.522,88 per kWh.
Penerangan jalan umum golongan P-3/TR dan L/TR, TM, TT dikenakan tarif Rp1.699,53 per kWh dan Rp1.644,52 per kWh. Penetapan tarif ini memastikan fasilitas publik tetap beroperasi secara optimal. Layanan listrik yang stabil menjadi kunci kelancaran aktivitas pemerintah dan kenyamanan masyarakat.
Tarif listrik fasilitas publik ini juga mendukung efektivitas penggunaan anggaran pemerintah. Pemerintah dapat merencanakan pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur dengan biaya yang terukur. Hal ini memberi dampak positif terhadap kualitas layanan publik.
Tarif Listrik Pelayanan Sosial dan Dampak Stabilitas
Untuk keperluan sosial, golongan S-1/TR daya 450 VA dikenakan Rp325 per kWh. Golongan S-1/TR daya 900 VA dan 1.300 VA masing-masing Rp455 dan Rp708 per kWh. Golongan S-1/TR daya 2.200 VA hingga 3.500 VA–200 kVA ditetapkan antara Rp760–Rp900 per kWh.
Golongan S-2/TM daya di atas 200 kVA dikenakan Rp925 per kWh. Struktur tarif ini memastikan lembaga sosial dan layanan masyarakat dapat beroperasi tanpa beban biaya tinggi. Kebijakan ini juga membantu mendukung keberlanjutan pelayanan publik di sektor sosial.
Kebijakan tarif listrik yang stabil memberikan kepastian bagi semua golongan pelanggan. Petugas PLN dan pemerintah dapat mengelola pasokan listrik secara lebih efektif. Hal ini sekaligus menjaga keseimbangan antara konsumsi energi, biaya, dan kualitas layanan untuk masyarakat luas.
